Komisi VII Ingatkan Industri Batu Bara tentang Pentingnya Transisi Energi Bersih

16-10-2022 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat bertukar cenderamata usai Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan PT Adaro Indonesia. Foto: Rizki/nvl

 

Sejalan dengan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, transisi energi ke energi bersih dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) kini menjadi salah satu isu penting yang tengah mendapatkan perhatian serius berbagai negara dunia termasuk Indonesia. Terkait hal itu, Komisi VII DPR RI pun mengingatkan PT Adaro Indonesia yang bergerak di industri batubara mengenai isu tersebut.

 

"Segala sesuatunya harus mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan, lantas kita Ingatkan juga bagi Adaro sebagai produsen bahwa batubara adalah energi fosil yang tidak lagi boleh menjadi energi primer langsung bagi kepentingan Indonesia" ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan PT Adaro Indonesia, di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (14/10/2022).

 

Sebagai jenis energi fosil, Batubara sebenarnya masih dapat dikembangkan menjadi energi bersih apabila dimanfaatkan sebagai energi sekunder satunya seperti melalui metode gasifikasi untuk mengolah batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

 

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Nasdem DPR itu mendorong agar produsen batubara kedepannya dapat segera mengembangkan sebagai sumber energi bersih, mengingat pemerintah saat ini juga terus berupaya mendorong pengembangan batubara sebagai energi sekunder melalui hilirisasi batubara.

 

"Pemanfaatan energi fosil termasuk batubara ini harus segera dilakukan dengan skema atau metode-metode lain, nggak lagi nanti batubara menjadi energi primer langsung yang dibakar untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik seperti hari ini," katanya.

 

Sugeng tidak memungkiri bahwa potensi cadangan batu bara Indonesia yang cukup melimpah, membuat negara sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. 

 

"Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia memang masih sangat tergantung pada batubara hari ini, dimana dari sekitar 73 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik seluruh Indonesia itu kurang lebih 62 persennya adalah PLTU batubara," ungkapnya.

 

Sementara itu jika dibandingkan dengan energi fosil, tingkat pemanfaatan EBT sebagai sumber energi di Indonesia saat ini masih berbanding terbalik. Hal itu diungkapkan oleh legislator dapil Jawa Tengah VIII itu, yang mengatakan bahwa pemanfaatan EBT sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih sangat sangat minim.

 

''Terlebih kalau kita lihat dari sisi energi baru terbarukan sebagaimana menjadi keharusan ke depan, Saat ini pemanfaatan EBT sebagai sumber energi utama pembangkit listrik baru mencapai 11,8 sampai 12 persen, yang berarti 88 persennya masih berasal dari energi fosil," ucapnya.

 

Melihat hal tersebut, sugeng mengatakan pihaknya akan terus mendorong upaya pemerintah dalam melakukan percepatan transisi energi dari fosil ke EBT, serta mendukung komitmen pemerintah yang akan mengangkat dan fokus membahas isu tersebut pada Presidensi G20 yang akan dilaksanakan di Bali, November mendatang.

 

"Kita bersyukur melalui kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah pada presidensi G20, pemerintah akan memberi perhatian lebih terhadap tema transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan," pungkasnya. (rr/aha) 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...